Konflik Agraria dan Tawaran Gagasan Pluralisme Hukum


“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial,….” .

Sepenggal kalimat yang menggugah pada awal alinea ketiga Preambule a (Pembukaan) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, selanjutnya disingkat UUD 1945. Kaliamat – kalimat di atas mencerminkan nilai luhur dari visi besar bangsa Indonesia untuk melindungi, mensejahterakan dan mencerdaskan anak bangsa Indonesia di atas pondasi kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Sekarang mari kita saling bertanya? Sudahkah kita merdeka? Sudahkah kita damai? Dan sudahkah terjadi keadilan social? Mari kita jawab bersama.

Akhir 2011 kita disibukkan oleh bermunculannya berbagai kasus terkait dengan konflik-konflik Agraria mulai dari Mesuji, Maligi, Papua, Bima dan banyak lagi yang mungkin tidak terekspos oleh media, Di Sumatera Barat (Sumbar) saja setidaknya sebanyak 6.670 petani kepala keluarga menjadi korban konflik agrarian sepanjang tahun 2011. Jaringan masyrakat sipil yang ada di Sumbar mendokumentasikan 218 konflik agrarian adalah dominasi perkebunan kelapa sawit besar dengan luasan areal konfliknya adalah 119.229 hektare. Ada 52 perusahaan terlibatdi 102 nagari yang menjadi wilayah konflik dengan korban kriminalisasi mencapai 64 orang. 

Akarnya adalah karena akses masyarakat adat terhadap tanah dan dan sumber daya alamnya dipersempit sehingga mereka menjadi sangat lemah, lalu produk perundang-undangan yang tidak “memihak”, dalam artian hanya memihak pada para pemodal sehingga mengenyampingkan hak-hak masyarakat, dan ketidakberpihakan pemerintah tak berhenti sampai disitu, akan lebih jelasnya terlihat dari kebijakan – kebijakan turunan dari undang-undang, seperti  keluarnya izin-izin yang cacat secara prosedural, maupun cacat secara subtansi.

Dan tragisnya lagi setelah itu masyarakat semakin miskin dan dimiskinkan, karena tanah mereka sudah dirampas, lalu hanya jadi buruh kasar di tanah mereka sendiri dan di upah seadanya. Kuatnya dominasi Negara atau pemerintah melalui hukumnya dan seabrek kebijakan-kebijakan yang tidak memihak menjadikan masyarakat itu berjalan sendirian untuk kehidupan yang lebih baik.

Apa itu Pluralisme Hukum?

Dari uraian penulis di atas terlihat bahwa hukum Negara menjadi sangat dominan dalam pengaturan masyarakat. Walaupun begitu kita tidak boleh terjebak “bahwa” hukum Negara yang dominan itu menjadi solusi dari semua persoalan, ada yang namanya hukum adat, ada yang namanya hukum agama dan berbagai hukum lainnya yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat, keragaman hukum itulah yang penulis maksud sebagai konsep “Pluralisme Hukum”. Dalam pemaknaan yang lebih luas Pluralisme Hukum diartikan dimana fakta keberadaan hukum Nasional itu berimplikasi pada terciptanya situasi dimana terhadap suatu bidang kehidupan atau urusan yang sama dapat berlaku berbagai norma dari hukum yang berbeda. (Myrna A. Syafitri 2011).

Artinya apa, ada peluang untuk  sebuah penyelesaian konflik-konflik agraria melalui konsep Pluralisme hukum itu digunakan baik oleh masyarakat yang tercerabut hak-haknya  maupun para pengabdi dan pendamping hukum rakyat sebagai alat perjuangan, serta pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan, agar dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat mengakomodir hak – hak masyarakat menggunakan kacamata Pluralisme Hukum, tidak lagi hanya menggunakan pendekatan hukum Negara an sich.

Dan kepada Hakim – hakim di ranah yudisial harapanya juga dapat menerapkan pertimbangan Pluralisme hukum dalam melahirkan putusan, serta para legislator baik di pusat maupun di daerah agar juga menggunakan Pluralisme hukum dalam melahirkan produk perundang-undangan yang memihak pada masyarakat bukan lagi memihak segelintir kepentingan para pemodal.

Semoga alat yang dinamakan Pluralisme Hukum apabila bekerja dengan semestinya di empat ranah di atas mudah-mudahan konflik-konflik agararia dapat terselesaikan, dan visi besar kita sebagai bangsa dapat terwujud dengan  pondasi kemerdekaan, pedamaian abadi dan keadilan sosial.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s